Wagub Surya Minta DPRD Kawal APBD 2027 untuk Kesejahteraan Rakyat

redaksi
31 Agu 2026 10:01
Medan News 0 6
3 menit membaca

 

SIMALUNGUN, kaldera.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan DPRD Sumut dalam menyusun arah pembangunan daerah 2027 agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Surya saat membuka Rapat Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Sopo Bolon Convention Hall & Meeting Room Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Minggu (30/8/2026) malam.

Rapat kerja yang berlangsung selama 30 Agustus hingga 1 September 2026 tersebut membahas evaluasi kinerja DPRD Sumut periode Juli 2025-Juli 2026 sekaligus menyusun dan menetapkan rencana kerja DPRD tahun 2027.

Menurut Surya, DPRD merupakan mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, sinkronisasi antara rencana kerja DPRD dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memandang DPRD sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, sinergi antara rencana kerja DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah perlu terus diperkuat,” ujar Surya.

Ia menegaskan pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027 harus tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Surya, Sumut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Potensi tersebut berasal dari sektor pertanian, perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, industri pengolahan, hingga UMKM yang menjadi penyerap tenaga kerja.

Selain itu, sektor pariwisata seperti Danau Toba, Geopark Kaldera Toba, Kepulauan Nias, serta kekayaan budaya dinilai masih memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan.

Surya juga menyoroti potensi sumber daya energi seperti PLTA Asahan dan panas bumi yang dapat mendukung kemandirian energi sekaligus menarik investasi. Posisi strategis Sumut yang didukung Pelabuhan Kuala Tanjung dan Bandara Internasional Kualanamu juga disebut menjadi modal penting dalam pengembangan perdagangan dan konektivitas internasional.

Menurutnya, pembangunan Sumut ke depan perlu difokuskan pada peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial, serta penanganan wilayah terdampak bencana.

Ia juga mengapresiasi peran DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses yang dinilai harus menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti mengatakan rapat kerja tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD selama periode 2025-2026.

Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan secara objektif dan konstruktif untuk mengidentifikasi capaian maupun berbagai hambatan yang masih perlu diperbaiki.

“Memasuki tahun kerja 2027, kita harus membangun perencanaan kerja DPRD yang lebih terukur dan berorientasi pada hasil,” kata Erni.

Erni berharap rapat kerja tersebut menghasilkan rencana kerja yang realistis, responsif, dan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas DPRD Sumut.

Sekretaris DPRD Sumut Muhammad Ali Sipahutar mengatakan rapat kerja tersebut juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan pemerintah daerah terkait kondisi serta arah pembangunan Sumatera Utara ke depan.

Kegiatan itu diikuti pimpinan dan anggota DPRD Sumut, jajaran Sekretariat DPRD, tenaga ahli DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut. (Reza)