Wagub Surya Tegaskan Aspirasi Reses DPRD Sumut Masuk Skala Prioritas Pembangunan
Wakil Gubernur Sumut, Surya
MEDAN, kaldera.id – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, memastikan hasil reses anggota DPRD Sumatera Utara akan ditindaklanjuti dan menjadi dasar penentuan skala prioritas pembangunan daerah.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut tentang Laporan Hasil Reses II Tahun Sidang II/2025–2026 di Gedung DPRD Sumut, Medan, Rabu (25/2/2026).
Menurut Surya, aspirasi yang dihimpun dari 33 kabupaten/kota di 12 daerah pemilihan (dapil) merupakan kebutuhan riil masyarakat dan tidak bisa diabaikan.
“Tentunya apa yang telah diusulkan, akan dinantikan realisasinya oleh masyarakat. Dalam hal lain, masyarakat juga diharapkan memahami bahwa pemerintah memiliki berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pendanaan,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski ruang fiskal terbatas, usulan yang disampaikan dalam rapat paripurna akan diurutkan berdasarkan tingkat urgensi dan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran daerah, termasuk rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja perangkat daerah.
“Usulan atau aspirasi yang disampaikan akan kita susun berdasarkan skala prioritas untuk kemudian dimasukkan dalam perencanaan dan penganggaran,” kata Surya.
Sejumlah anggota dewan melalui juru bicara dapil turut menyampaikan hasil reses yang digelar 5–14 Februari 2026.
Aspirasi yang mencuat antara lain perbaikan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pengawasan kerusakan lingkungan, hingga penguatan program Universal Health Coverage (UHC).
Juru bicara tim reses DPRD Sumut, Hendra Cipta, menekankan pentingnya respons cepat pemerintah.
“Kami berharap pemerintah secara aktif melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan.
Kemudian terkait program UHC perlu langkah sosialisasi yang intens agar masyarakat memahaminya sekaligus juga tahu manfaatnya. Begitu juga terkait penanganan bencana yang perlu langkah cepat bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum sinkronisasi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Sumut, dengan tekanan pada realisasi konkret aspirasi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. (Reza)
Pos Terkait
