Banjir Rob Belawan Tak Kunjung Tuntas, Wakil Wali Kota Medan Desak Rapat Lintas Sektor Segera Digelar
Zakiyuddin saat menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Belawan, Kamis (9/4/2026), yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck).
MEDAN, kaldera.id – Persoalan banjir rob di kawasan Belawan, Kota Medan, kembali menjadi sorotan. Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mendesak segera digelarnya pertemuan lintas sektor guna mencari solusi konkret terhadap masalah yang tak kunjung tuntas tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Zakiyuddin saat menerima kunjungan Komisi V DPR RI di Belawan, Kamis (9/4/2026), yang dipimpin Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Musa Rajekshah (Ijeck).
Zakiyuddin menegaskan, penanganan banjir rob tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Pemerintah Kota Medan. Kompleksitas persoalan di lapangan melibatkan banyak pihak dengan kewenangan berbeda.
“Harus ada pertemuan lintas sektor. Mulai dari Pemkab Deliserdang, Pemprov Sumut, PT KAI, Pelindo hingga Pertamina. Semua punya keterkaitan langsung di kawasan itu,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, keterbatasan kewenangan menjadi kendala utama Pemko Medan dalam melakukan penataan kawasan. Sebagian wilayah bahkan berdiri di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo, sementara masyarakat banyak yang berstatus penyewa.
“Kami tidak punya lahan di sana. Kantor kecamatan saja berdiri di lahan PT KAI. Ini menyulitkan ketika ingin melakukan normalisasi atau penataan,” ujarnya.
Selain itu, kondisi sungai yang melintasi Medan hingga Deliserdang disebut mengalami penyempitan bahkan penutupan. Zakiyuddin menilai, jika penanganan hanya dilakukan di satu wilayah, maka hasilnya tidak akan maksimal.
“Kalau hanya Medan yang bergerak, akan sia-sia. Sampah dan sedimentasi akan kembali masuk. Harus ada penanganan terpadu lintas daerah,” katanya.
Ia juga mengusulkan relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai sebagai solusi jangka panjang, meski diakui membutuhkan pendekatan sosial yang matang.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menyebut secara teknis penanganan banjir rob tidak sulit, namun terkendala banyaknya pemangku kepentingan.
“Masalahnya bukan teknis, tapi koordinasi. Banyak stakeholder dan masyarakat sudah lama bermukim di sana,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah. Ia menegaskan penyelesaian banjir rob tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja.
“Kami akan dorong rapat koordinasi lintas sektor. Semua harus terlibat agar masalah ini selesai,” tegasnya.
Ijeck juga menyoroti kerusakan lingkungan di kawasan pesisir, seperti alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan dan tambak, yang dinilai memperparah kondisi banjir rob.
“Normalisasi sungai harus dilakukan, dan kerusakan mangrove harus segera ditangani. Kalau tidak, masalah ini tidak akan selesai,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pembentukan tim koordinasi terpadu agar penanganan berjalan efektif dan anggaran yang digelontorkan tidak terbuang percuma.
“Kita tidak ingin anggaran besar habis tanpa hasil. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” ujarnya.
Komisi V DPR RI memastikan akan terus mengawal penyelesaian banjir rob Belawan hingga tuntas, termasuk mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. (Reza)
Pos Terkait
