Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pembenahan kawasan Belawan tidak bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini membelit kawasan pesisir tersebut harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari legalitas lahan, penataan permukiman, pembangunan infrastruktur hingga penanganan banjir rob.
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi Lembaga Masyarakat Belawan (LMB) di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Selasa (7/7/2026).
Menurut Rico, Belawan memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya wilayah Kota Medan yang memiliki kawasan laut dengan potensi ekonomi besar. Namun hingga saat ini, potensi tersebut belum didukung oleh kondisi kawasan yang tertata dan infrastruktur yang memadai.
“Belawan adalah nama yang kita cintai. Banyak harapan di sana, tetapi juga masih banyak yang harus dibenahi. Kalau bisa dibenahi dengan baik, tentu akan sangat bagus,” katanya.
Rico menjelaskan salah satu persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan adalah status dan legalitas lahan. Ia menyebut banyak kawasan permukiman berada di atas lahan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Medan sehingga pembangunan infrastruktur sering terkendala.
“Sering kali pemerintah tidak bisa masuk karena tanahnya bukan milik pemerintah. Ini yang harus kita petakan dan benahi bersama,” ujarnya.
Karena itu, Pemko Medan bersama Kementerian Pekerjaan Umum akan melakukan pemetaan kepemilikan lahan guna memperjelas tanggung jawab pembangunan antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Menurut Rico, jika status lahan sudah jelas, maka pembangunan jalan, drainase, penyediaan air bersih maupun fasilitas publik lainnya dapat dilakukan lebih terarah.
Selain persoalan lahan, Rico juga menyoroti perlunya penataan kawasan permukiman sebagai solusi jangka panjang menghadapi banjir rob yang masih menjadi persoalan utama di Belawan.
Ia menilai relokasi warga harus dirancang secara matang dengan mempertimbangkan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Pengalaman relokasi sebelumnya dinilai belum optimal karena sebagian warga kembali ke lokasi lama akibat jauh dari sumber pekerjaan.
“Relokasi harus disiapkan bersama pekerjaannya juga. Infrastruktur dibenahi secara bertahap. Dengan rob yang terus datang, kita harus memetakan solusi dengan benar,” katanya.
Rico mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada pertengahan Juli untuk membahas pembangunan tanggul rob di Belawan. Selain itu, ia juga akan mengusulkan normalisasi Sungai Deli sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan utara Kota Medan.
Menurutnya, pembenahan Belawan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Aturan harus ditegakkan, tetapi fasilitas juga harus kita siapkan. Kalau direlokasi, sekolah kita bantu, fasilitas kita siapkan. Yang penting bagaimana kita berbuat untuk manusia,” ujarnya.
Rico juga mengungkapkan harapannya agar Belawan dapat berkembang menjadi kawasan ekonomi modern yang mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Saya punya mimpi besar Belawan berubah dan ekonominya berkembang. Tapi Pemko Medan tidak mungkin bekerja sendiri. Kita harus punya strategi bersama agar investasi bisa masuk dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Lembaga Masyarakat Belawan, Effendy, menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan yang dijalankan Pemko Medan. Ia berharap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Belawan, khususnya banjir rob, dapat segera memperoleh solusi yang konkret. (Reza)