Usai THM Helen’s Dirazia, DPRD Medan Minta Pemko Siapkan Sanksi Terberat

redaksi
3 Agu 2026 18:22
Medan News 0 6
2 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Komisi 1 DPRD Medan mendukung langkah Polrestabes Medan dalam memberantas peredaran narkoba, termasuk razia yang dilakukan di tempat hiburan malam (THM) Helen’s Night Mart di Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

Ketua Komisi 1 DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, mengatakan aparat penegak hukum perlu menuntaskan proses penyelidikan dan penindakan apabila ditemukan unsur tindak pidana narkotika dalam razia tersebut.

“Kita mendukung penuh pemberantasan narkoba oleh pihak kepolisian hingga tuntas. Jika terbukti ada peredaran narkoba, baik pengguna maupun pihak usaha harus ditindak tegas,” kata Reza kepada wartawan di sela rapat kerja DPRD Medan di Sibolangit, Minggu (2/8/2026).

Reza juga meminta hasil razia dan proses penanganan kasus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi.
Menurut politisi Golkar itu, apabila terbukti pihak pengelola tempat hiburan memfasilitasi penggunaan atau peredaran narkoba, Pemerintah Kota Medan harus memberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha.

“Jika benar memfasilitasi pengguna narkoba, harus diberikan sanksi tegas. Pemko Medan juga perlu mempertimbangkan pencabutan izin usaha,” ujarnya.

Selain itu, Komisi 1 DPRD Medan mendorong aparat kepolisian tidak hanya fokus pada satu lokasi, tetapi memperluas pengawasan dan razia ke tempat hiburan malam lainnya di Kota Medan.

“Kami mendorong razia serupa dilakukan di tempat hiburan malam lainnya agar pemberantasan narkoba berjalan maksimal,” katanya.

Anggota Komisi 1 DPRD Medan, Fauzi, juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah Polrestabes Medan dalam memberantas narkoba yang dinilainya semakin meresahkan masyarakat.
Menurut Fauzi, peredaran narkoba saat ini telah menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi muda dan anak-anak.

Karena itu, ia menilai upaya pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen.

“Kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, legislatif, dan masyarakat sangat penting untuk memaksimalkan pemberantasan narkoba,” ujarnya. (Reza)