Warga Dapil 4 Medan Keluhkan Jalan, Banjir hingga Bansos

redaksi
1 Sep 2026 20:17
Medan News 0 11
3 menit membaca

 

MEDAN, kaldera.id – Perbaikan jalan dan drainase, banjir, penerangan jalan, bantuan sosial (bansos), air bersih hingga keamanan masih menjadi persoalan yang dikeluhkan warga di daerah pemilihan (Dapil) 4 Kota Medan.

Keluhan tersebut disampaikan warga saat anggota DPRD Medan menggelar Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 di Kecamatan Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota. Hasil reses kemudian disampaikan anggota DPRD Medan dari Dapil 4, Agus Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (31/8/2026).

Anggota DPRD Medan Dapil 4 terdiri dari Agus Setiawan, Afif Abdillah, Edi Saputra dan Fauzi.

Agus mengatakan, warga Jalan Wahidin dan Jalan Paitan, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, meminta pengaspalan karena kondisi jalan rusak dan berlubang. Kondisi tersebut disebut telah menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh.

Warga Jalan Seksama, Kompleks Pemda Blok D, Kelurahan Binjai, Medan Denai, juga meminta pengaspalan karena jalan lama tidak diperbaiki. Saat hujan, kawasan tersebut menjadi becek dan tergenang. Permintaan serupa disampaikan warga Kelurahan Sei Rengas I, Medan Kota.

Masalah drainase juga menjadi keluhan utama. Warga Jalan Seksama Kompleks Pemda Blok E, Kelurahan Binjai, meminta pengerukan dan pembersihan parit sulang-saling yang dangkal, menyempit dan dipenuhi sampah sehingga kerap meluap saat hujan.

Warga Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II, meminta perbaikan gorong-gorong yang tersumbat. Sementara warga Jalan M. Nawi Harahap, Kelurahan Binjai, meminta pelebaran, pengerukan dan pembersihan parit besar untuk meningkatkan kapasitas saluran air.

Keluhan drainase juga datang dari warga Jalan Perguruan Tinggi Swadaya, Kelurahan Binjai, yang meminta drainase tersumbat dibongkar dan dibangun kembali.

Agus menyebut warga Jalan Garu II, Medan Amplas, mengeluhkan banjir yang terjadi cukup parah selama dua tahun terakhir. Mereka meminta Pemko Medan melakukan penanganan agar banjir tidak kembali terjadi.

Akses pendidikan juga menjadi perhatian. Warga Jalan Jermal XI Gang Saudara meminta perbaikan jalan menuju SD Negeri 78 karena rusak dan becek saat hujan sehingga menyulitkan anak-anak menuju sekolah.

Di sektor penerangan, warga meminta pemasangan LPJU di Jalan Harimau simpang Jalan Sampali. Warga Jalan Wahidin juga meminta perbaikan LPJU karena kondisi jalan gelap.

Persoalan bansos turut mencuat. Warga Jalan Seksama Gang Ikhlas meminta verifikasi dan pendataan ulang penerima Program Keluarga Harapan (PKH) karena masih ada warga kurang mampu yang belum menerima bantuan.

Warga Jalan M. Nawi Harahap juga meminta penyaluran bansos dilakukan secara adil, transparan dan tepat sasaran.

Selain itu, warga Jalan Garu I Gang Kedondong meminta pemerintah mengambil langkah untuk menekan dan menstabilkan harga sembako yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Warga Kompleks Oma Deli, Jalan Sisingamangaraja Km 10, Medan Amplas, juga meminta pemerintah mengawasi dampak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak memicu kenaikan harga maupun mengganggu ketersediaan bahan pangan di pasar.

Di sektor ekonomi, warga Jalan Bromo Lorong Sukri, Medan Area, mengusulkan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM yang diberikan secara tepat sasaran dan disertai pendampingan.

Sementara warga Kelurahan Binjai, Medan Denai, mempertanyakan realisasi program sambungan air bersih gratis dari PDAM Tirtanadi yang disebut telah dijanjikan beberapa tahun lalu, tetapi belum terealisasi.

Warga Jalan Jermal XI, Medan Denai, juga meminta peningkatan keamanan karena kasus pencurian dan kriminalitas lainnya mulai meresahkan. Mereka mengusulkan pengaktifan kembali poskamling dan ronda malam.

Agus mengatakan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan masukan DPRD Medan untuk ditindaklanjuti Pemko Medan.

“Demikian laporan reses ini disampaikan, sebagai bahan masukan bagi dewan untuk ditindaklanjuti oleh Pemko Medan. Hasil dari forum ini selanjutnya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah,” ujar Agus. (Reza)