MEDAN, kaldera.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Rudiawan Sitorus menyarankan pembentukan pansus terkait lampu jalan ekstentik atau dikenal dengan istilah lampu pocong di media sosial dinilai sangat penting.
Terlebih lagi pemgembalian uang oleh pemborong atas pekerjaan yang sudah dibayarkan belum dilakukan sepenuhnya.
Rudiawan menilai, pembentukan pansus terkait hal ini untuk meminta penjelasan apa penyebab proyek senilai Rp21 miliar tersebut dinyatakan total lost. Bagaimana bisa pengerjaan tidak sesuai dengan perencanaan.
“Jika anggaran tersebut tidak dikembalikan, maka pansus itu suatu hal yang penting untuk dibentuk. Salah satu tujuanya, jika ada sesuatu hal yang penting untuk ditelusuri. Sebagai anggota dewan yang salah satu fungsinya adalah pengawasan, saya menganggap perlu dibentuk pansus ini dibentuk,” kata Rudiawan di sela sela kegiatan rapat kerja (raker) Anggota DPRD Medan di Sibolangit, Deliserdang, Senin (17/7/2023).
Anggota Komisi 4 ini mengungkapkan, tugas pansus nanti tidak hanya menyoroti tentang anggaran Rp 21 miliar yang belum dikembalikan pemborong. Tapi secara menyeluruh terkait pengerjaannya sampai dikatakan proyek gagal dan proses pengembalian uang kerugian negara oleh pemborong.
“Pansus nantinya juga menyototi kinerja Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) sebagai pengguna anggaran pembangunan lampu tersebut,” katanya.
Dia menambahkan, saat ini masih banyak pengaduan masyarakat terkait LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum) yang tidak berfungsi. Permasalahan LPJU hampir terjadi di seluruh wilayah di Kota Medan.
“Persoalan LPJU saja belum selesai, kini Pemko Medan diperhadapkan lagi dengan masalah lampu pocong yang pembangunannya menggunakan anggaran tidak sedikit yakni Rp 27,5 miliar.
Jika saja anggaran lampu pocong tersebut digunakan untuk memberesi LPJU yang ada sekarang, tentu tidak ada lagi jalanan di Kota Medan yang gelap gulita. Sekarang ini masih banyak ruas jalan belum memiliki LPJU dan ada lampunya padam karena rusak,” pungkasnya.(reza)
