Wali Kota Tak Mau Medan Kembali Lumpuh Diterjang Banjir, Ingatkan Jangan Sampai Kalang Kabut
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tak ingin Pemko Medan kembali kelabakan menghadapi banjir seperti November 2025, ketika bencana melanda 19 dari 21 kecamatan dan berdampak terhadap sekitar 85.000 jiwa.
Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi tahun ini, Rico memerintahkan seluruh instansi memperkuat kesiapsiagaan, memastikan peralatan evakuasi siap digunakan, hingga menyiapkan jaringan komunikasi alternatif jika listrik dan telekomunikasi terputus.
“ Tahun lalu Kota Medan dilanda banjir di 19 kecamatan dengan dampak masyarakat hingga mencapai 85.000 jiwa. Maka tahun ini, kita kembali dihadapkan pada potensi problematika hidrometeorologi. Kapan tepatnya terjadi tentu kita tidak tahu, dan kita berharap jangan sampai terjadi. Namun apabila terjadi kondisi yang sama atau lebih parah, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita kalang kabut,” tegas Rico saat memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, serta perwakilan BMKG, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNI, Polri, Basarnas, dan instansi terkait lainnya.
Rico mengingatkan, ancaman banjir di Medan bukan hanya dipicu hujan deras di dalam kota. Kiriman air dari kawasan hulu juga dapat meningkatkan debit sungai meski Medan tidak diguyur hujan lebat.
Ia mencontohkan kejadian beberapa hari sebelumnya, ketika ketinggian air sungai meningkat sekitar 50–60 sentimeter akibat hujan di kawasan hulu. Wilayah Medan Tuntungan dan Medan Selayang menjadi titik yang perlu dipantau.
“Hujan di hulu saja bisa menyebabkan air kita bisa naik, bagaimana lagi apabila terjadi hujan yang cukup lebat juga terjadi di Kota Medan,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi keadaan darurat, Rico meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama kecamatan dan kelurahan memetakan jalur evakuasi serta titik kumpul atau assembly point. Setiap lokasi harus memiliki penanggung jawab yang jelas dan nomor kontak darurat yang aktif serta terverifikasi.
Kesiapan logistik dan peralatan juga menjadi perhatian. Perahu karet, perahu bermesin, dan logistik pangan di setiap kecamatan harus tersedia serta dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa terhambat prosedur birokrasi yang berbelit.
Rico turut menyoroti risiko terputusnya komunikasi saat banjir. Pada kejadian tahun lalu, gardu PLN di kawasan Mabar terendam sehingga pasokan listrik terganggu di wilayah Medan bagian utara, meliputi Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, hingga Belawan. Gangguan tersebut juga berdampak terhadap jalur komunikasi.
Karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menyiapkan jaringan alternatif, termasuk penggunaan perangkat seperti Starlink di titik-titik yang membutuhkan dukungan komunikasi darurat.
Rico menegaskan, seluruh instansi harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Ia tidak ingin penanganan bencana terhambat karena koordinasi lamban atau antarinstansi saling melempar tanggung jawab.
Pemko Medan pun akan segera menggelar simulasi penanganan banjir untuk menguji kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas instansi sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Jadi kita langsung kerja. Jangan nanti koordinasinya kelamaan, orang akan bilang kenapa rapat-rapat aja. Besok kita akan melakukan simulasi, kalau ada yang error, di situ langsung kita evaluasi sehingga pada saat kejadian yang sesungguhnya kita tidak lagi kaget,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan Hendro Nugroho menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Utara telah memasuki musim hujan sejak Oktober, yang diperkirakan berlanjut hingga Desember. Periode tersebut secara historis memiliki curah hujan tinggi, sementara gangguan atmosfer dapat memicu peningkatan hujan ekstrem secara mendadak.
“BMKG mengingatkan kembali potensi cuaca ekstrem. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi resmi prakiraan cuaca dari BMKG guna mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat dinamika atmosfer yang tidak menentu,” katanya.
Kepala BPBD Kota Medan Yunita Sari juga mengingatkan warga agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak menunggu petugas apabila kondisi mengharuskan evakuasi mandiri.
Ia meminta setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan pokok, dokumen penting seperti ijazah dan surat tanah, serta perlengkapan khusus bagi keluarga yang memiliki bayi, termasuk susu dan popok.
BPBD Medan saat ini menyiagakan 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu evakuasi di 21 kecamatan dengan dukungan peralatan yang telah disiapkan.
Warga yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terdampak banjir dapat menghubungi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Medan melalui nomor 0813-7080-0880. Masyarakat juga diimbau memantau informasi melalui akun Instagram resmi BPBD Kota Medan. (Reza)
Pos Terkait
