Medan Masuk Nominasi Penghargaan Kemendagri 2026, Rico Waas Andalkan Digitalisasi Pajak dan Creative Finance
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas
MEDAN, kaldera.id – Pemerintah Kota (Pemko) Medan masuk nominasi penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2026 untuk kategori Entrepreneur Government melalui pembiayaan kreatif (creative finance).
Kepastian itu mengemuka saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan strategi penguatan keuangan daerah dalam sesi penilaian yang digelar secara virtual, Selasa (14/4/2026).
Di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Rico memaparkan sejumlah terobosan, terutama digitalisasi pajak daerah.
Pemko Medan saat ini mengandalkan aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office untuk pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara real time.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi Lapor Bapenda.
Tak hanya berbasis digital, Pemko Medan juga tetap mengoptimalkan layanan offline seperti pojok PBB, Samsat keliling, Sipaling, dan layanan drive thru guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Di sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemko Medan mengelola tiga entitas, yakni PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan.
Ketiganya berperan dalam mendorong ekonomi lokal, termasuk mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara di sektor kesehatan, Pemko Medan telah menerapkan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk seluruh puskesmas.
Kebijakan ini memberi fleksibilitas pengelolaan anggaran sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal di Kota Medan pada 2025 melampaui target. Dari target Rp7,6 triliun, realisasi mencapai Rp14,5 triliun.
Capaian ini diproyeksikan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 hingga 2027.
Pemko Medan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah melalui digitalisasi dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Selain itu, pemanfaatan dana CSR kini dilakukan secara terintegrasi berbasis digital agar lebih tepat sasaran.
Dalam pelayanan publik, berbagai aplikasi terus dikembangkan, mulai dari perizinan, administrasi kependudukan, lowongan kerja hingga pengaduan masyarakat, yang ke depan akan didukung teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengatakan penilaian penghargaan dilakukan untuk mendorong inovasi daerah di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan ekonomi global.
“Penilaian dilakukan berdasarkan tujuh indikator, antara lain inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, CSR, aset daerah, BLUD, SPBE, SIPD, hingga laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya. (Reza)
Pos Terkait
