Rico Waas saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
MEDAN, kaldera.id – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mendorong replikasi sistem pembayaran pajak digital QRESTO (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) di 12 kota anggota Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
Hal itu disampaikan Rico Waas saat menghadiri Seminar Rembug Fiskal Komwil I APEKSI 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Menurut Rico, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfokus pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus didukung sistem yang transparan, efektif, mudah diawasi, dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Adaptasi dan Replikasi Sistem Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu melalui mekanisme pemisahan pembayaran berbasis QRESTO.
PKS ditandatangani Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan M. Agha Novrian bersama 12 kepala Bapenda kota anggota APEKSI Komwil I dan disaksikan langsung oleh para wali kota yang hadir.
Rico mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pengembangan inovasi digital dalam pengelolaan pajak daerah sekaligus mengoptimalkan PAD.
“Saya berkesempatan hadir di Seminar Rembug Fiskal dalam rangka peningkatan PAD, sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang duplikasi aplikasi QRESTO,” kata Rico.
Ia menjelaskan, agenda tersebut merupakan tindak lanjut hasil Musyawarah Komwil I APEKSI di Banda Aceh pada April 2026 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, QRESTO menjadi salah satu inovasi yang dapat direplikasi pemerintah kota lain untuk memperkuat sistem perpajakan daerah.
“QRESTO merupakan bentuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan pendapatan daerah agar lebih efektif, data lebih tertata, dan pengawasan semakin baik,” ujarnya.
Rico berharap kerja sama tersebut tidak berhenti pada tahap penandatanganan, tetapi dapat diwujudkan melalui penerapan dan pengembangan inovasi di masing-masing daerah.
Ia menilai pertukaran inovasi antar daerah penting untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pendapatan daerah.
“Semoga melalui rembug fiskal dan kerja sama ini, kita dapat terus saling berbagi, memperkuat kemandirian fiskal, serta menghadirkan pengelolaan pemerintahan yang semakin efektif dan transparan,” katanya. (Reza)
Pos Terkait
