Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyambut para wakil kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Utara Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat (23/10/2026).
MEDAN, kaldera.id – Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah berisiko menghambat program pembangunan dan menggagalkan pencapaian visi-misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Karena itu, ego harus dikesampingkan dan komunikasi diperkuat agar keduanya bisa berjalan seiring dalam menjalankan pemerintahan.
Pesan itu disampaikan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menyambut para wakil kepala daerah dalam Rapat Koordinasi Wilayah Sumatera Utara Asosiasi Wakil Kepala Daerah Indonesia (Aswakada) di Heritage Grand City Hall, Jumat (23/10/2026).
Rico menilai, persoalan hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak boleh menjadi penghambat pekerjaan yang seharusnya menjadi prioritas. Sebab, masih banyak program yang harus dituntaskan, sementara konflik internal justru berpotensi merusak jalannya pembangunan.
“Penting bagi kita menyadari bahwasanya apa makna dalam kepemimpinan dwi tunggal kepala daerah? Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya menanti, tapi kadang-kadang permasalahan konflik antara kepala daerah itu yang malah merusak perjalanan program visi-misi kita sendiri,” kata Rico.
Menurutnya, hubungan kepala daerah dan wakilnya tidak cukup dibangun berdasarkan pembagian tugas maupun hierarki birokrasi. Keduanya harus memiliki ikatan yang kuat, saling memahami, serta bersedia mendengarkan dan menghargai satu sama lain.
“Karena bicara ini bukan masalah hierarki. Hirarki di dalam birokrasi. Tapi di dalam kepala daerah ini harus memakai hati, karena yang dibangun ini dari persahabatan dan kekeluargaan. Kita majunya kan berdua,” ujarnya.
Rico mencontohkan hubungannya dengan Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap. Keduanya membagi tugas masing-masing, tetapi tetap membuka ruang komunikasi dan mendukung pekerjaan yang diinisiasi oleh pasangan.
“Saya sama Pak Zaki, jujur saja kami juga membagi tugas masing-masing juga. Nah, tapi satu yang saya pedomani sampai hari ini, apabila pasangan saya memberikan satu aspirasi ataupun dorongan kerja, saya langsung coba akomodir,” ungkapnya.
Ia bahkan meminta perangkat daerah mendukung pekerjaan yang telah diinisiasi wakil wali kota agar dapat diselesaikan. Bagi Rico, pembagian tugas semestinya memperkuat kerja pemerintahan, bukan menjadi sumber persaingan di antara keduanya.
“Perangkat daerahnya saya perintahkan bantu Pak Wakil agar pekerjaan tersebut bisa selesai,” tegasnya.
Rico juga mengingatkan bahwa kepala daerah dan wakilnya memiliki jejaring serta kemampuan yang dapat saling melengkapi. Perbedaan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk mempercepat pekerjaan, bukan dipertentangkan karena persoalan ego atau kepentingan pribadi.
“Begitulah kedua personil kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki jejaring yang berbeda-beda. Kepala daerah mungkin butuhkan jejaring Wakil Kepala Daerah. Wakil Kepala Daerah mungkin butuhkan jejaring dari kepala daerah. Ini kan bisa kita komunikasikan,” tuturnya.
Melalui forum Aswakada tersebut, Rico berharap hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara tetap harmonis sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tidak terganggu oleh konflik internal.
“Kami mengharapkan berharap sekali, mudah-mudahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah ini selalu rukun dan damai. Penting sekali. Karena memang tujuan kita itu kan bukan untuk diri kita, tujuan kita adalah untuk masyarakat kita yang kita pimpin,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap didampingi Staf Ahli TP PKK Kota Medan Martinijal, serta para wakil wali kota dan wakil bupati se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan yang sama, Sugiat Santoso menyoroti pentingnya penguasaan narasi di media digital untuk mengawal kebijakan pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik perlu diperkuat agar capaian program pemerintah tersampaikan secara utuh kepada masyarakat di tengah persaingan narasi dan penggiringan opini.
Sugiat juga menekankan pentingnya kemandirian bangsa melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
Ia menyinggung upaya mengurangi ketergantungan impor, menjaga cadangan beras nasional, serta mengoptimalkan sumber daya dalam negeri, termasuk melalui program B50 berbahan campuran minyak sawit.
Di bidang sosial dan pendidikan, Sugiat menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan bersamaan dengan upaya peningkatan sarana pendidikan, renovasi sekolah, penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan pengembangan sekolah unggulan. Ia juga menyoroti upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. (Reza)
Pos Terkait
